Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/u8477442/public_html/mediainternasional.com/wp-content/themes/default-mag/assets/libraries/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

Tugas Penyidik ​​Narkotika Menangkap Pengedar, Bukan Menangkapi Penyalahguna – MAJALAH EKSEKUTIF


EKSEKUTIF.com –Tujuan UU narkotika yang tepat sekarang secara ekplisit menyatakan; memberantas peredaran gelap narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah (pasal 4).

Penyalah guna narkotika diancam pidana (pasal 127/1), kalau dilakukan assesmen dalam proses penyidikan, penyalah guna ini berubah menjadi korban narkotika atau pecandu.

Disebut korban penyalah guna narkotika kalau hasil assesmennya, tuduhan penyalah yang disebut sebagai pemakai pertama tidak sengaja mengkonsumsi narkotika karena dibujuk, ditipu, dirayu, diperdaya bahkan dipergunakan menggunakan narkotika.

Disebut pecandu kalau menggunakan narkotika secara berulang, dengan penggunaan tertentu dan taraf kecanduan tertentu pula

Taraf kecanduan tersebut dapat dikatagorikan menjadi kecanduan ringan, sedang maupun berat, tergantung frekwensi pemakaian dan dosis pemakaiannya.

Pecandu dan korban kurban narkotika tersebut berdasarkan ketentuan pasal 54 wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam proses penyidikannya bila penyidik ​​mengacu pada tujuan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan aturan pelaksanaannya maka penyalah guna wajib dilakukan assesmen dan ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi.

Lembaga rehabilitasi yang dimaksud adalah rumah sakit atau tempat rehabilitasi milik pemerintah yang ditunjuk oleh Kesehatan yang terkenal kab / kota di Indonesia, biaya perawatan ditanggung lembaga rehabilitasi dimana penyalah guna direhabilitasi.

Kewenangan tempat tinggal lembaga rehabilitasi yang diberikan kepada penyidik, selain itu penyidik ​​penuntut umum dan hakim juga memberikan kewenangan yang menempatkan penyalah guna ke dalam lembaga rehabilitasi (pasal 13 PP 25/2011).

Kewenangan tempat rehabilitasi lembaga rehabilitasi oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, menjadi kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim, bukan atas permohonan keluarga atau tersangka / terdakwa.

Dalam pemeriksaan perkara pecandu, hakim diberi kewenangan oleh UU narkotika, dapat memutuskan dan menentukan untuk memerintahkan terdakwanya menjalani rehabilitasi baik terbukti salah atau tidak terbukti menyatakan (pasal 103), yang wajib.

Demikian pula terhadap korban korban narkotika, hakim berkewajiban memerintahkan yang menjalani rehabilitasi, rehabilitasi sosial.

Penyalahguna Wajib Mendapatkan Perawatan

Penyalah guna narkotika diwajibkan UU narkotika untuk melakukan wajib lapor (pasal 55) agar mendapatkan perawatan karena penyalah guna adalah penderia sakit adiksi ketergantungan narkotika dan ganguan mental.

Pertanyaan kritisnya, kenapa penyalah guna sebagai pelaku kriminalitas wajib mendapatkan perawatan, kok tidak dipenjara? Karena pembuat UU yaitu pemerintah dan DPR berkepentingan agar penyalah guna sembuh dan tidak melakukan perbuatan untuk mengkonsumsi narkotika lagi.

Konsepnya, penyalah guna diwajibkan menjalani rehabilitasi meskipun diancam, penegakan hukum dilakukan rehabilitasi dengan menempatkan penyalah guna rehabilitasi lembaga rehabilitasi selama proses pemeriksaan serta penjatuhan hukuman berupa menjalani rehabilitasi.

Konsep tersebut diatas, kesepakatan pemerintah dalam konvensi internasional tentang narkotika, yang kemudian menjadi dasar dibuatnya UU no 35/2009 tentang narkotika.

Oleh karena itu pemerintah memprioritaskan penyalah guna narkotika yang menjalani rehabilitasi melalui program wajib lapor ke IPWL guna mendapatkan perawatan ditangkap penyidik ​​narkotika dan dibawa ke pengadilan dijatuhi rehabilitasi rehabilitasi.

Program pemerintah wajib lapor dilakukan oleh penyalah guna dan khusus penyalah guna yang belum cukup umur atau belum dewasa, kewajiban lapor dilakukan oleh orang tua.

Kalau penyalah guna melaporkan kewajiban melaporkan diri untuk mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi maka statusnya tidak dituntut pidana.

Artinya dalam rangka penanggulangan penanggulangan narkotika, pemerintah memprioritaskan penyalah guna mendapatkan upaya rehabilitasi melalui program wajib lapor dari melalui penegakan hukum dengan penjatuhan hukuman berupa rehabilitasi

Tugas Penyidik ​​Narkotika

Mengacu pada tujuan UU narkotika yang secara ekplisit menyatakan: memberantas peredaran narkotika gelap dan menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi (pasal 4).

Berdasar tujuan tersebut maka misi penyidik ​​narkotika adalah memberantas peredaran gelap narkotika dan menjamin penyalah guna mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi

Sehingga tugas penyidik ​​narkotika adalah menangkap pengedar bukan menangkapi penyalah guna.

Maksudnya penyalah guna boleh ditangkap, kalau diserahkan kepada “keselamatan” penyalah guna yang mbadel tidak mau mendapatkan perawatan atau penyembuhan atau untuk mendapatkan informasi siapa pemasoknya.

Sedangkan prestasi penyidik ​​narkotika ditentukan secara kwantitas atau kwalitas percaya menangkap pengedar narkotika untuk dipenjarakan dan merampas aset pengedar dituntut dengan Tidak Pidana Pencucian Uang dan dilakukan pembuktian terbalik di pengadilan, bukan menangkapi penyalah guna untuk dipenjarakan.

Bukan tidak boleh menangkap penyalah guna, tetapi menangkap penyalah guna narkotika itu biaya penegakan hukumnya tinggi, yang terjadi residivisme penggunaan narkotika, menghasilkan menciptakan sakit ketergantungan akan narkotika dan rawan korupsi pelanggaran kekuasaan atau korupsi dilingkungan penyidik ​​narkotika.

Disamping itu, memenjarakan penyalah guna juga bertentangan dengan tujuaan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan merugikan keuangan negara.

Oleh karena itu pernyataan wakapolri komjend pol gatot sangat tepat dan rasional kalau penangkapan terhadap pengguna narkotika “akan dikurangi dan pengguna lebih tepat direhabilitasi”.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah dengar pendapat dengan komisi III DPR RI (gema nusantara anti narkoba, senin 14/9/20).

Pertanyaannya kritisnya, kenapa penyidik ​​narkotika masih terus menangkapi penyalah guna narkotika?

Tentu hanya penyidik ​​narkotika atau kelembagaannya yang tahu jawabannya.

Menurut Justin B. Shapiro dalam penelitian tentang “Dekriminalisasi kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil sebagai kegagalan akibat kegagalan penegakan hukum di Meksiko” menyimpulkan bahwa: menangkap dan menuntut para penyalah guna narkotika dan pecandu hanya akan menghambur hamburkan sumberdaya penegakan hukum serta mendorong korupsi di lingkungan polisi.

Korupsi tersebut timbul dimana para polisi dengan gaji kecil memangsa penyalah guna narkotika yang tidak berbahaya untuk mendapatkan pendapatan tambahan.

Hal ini integritas kepolisian, dan mengalihkan fokus kepolisian dari mengejar para pengedar narkotika.

Saya mengamini apa yang disampaikan Wakapolri Komjend Pol Gatot untuk mengurangi hasrat penyidik ​​dalam upaya menangkap penyalah guna dan mengamini penelitian hasil Justin B Shapiro serta saran untuk dibuat petunjuk teknis penyidikan tindak pidana narkotika, yang sesuai dengan tujuan UU narkotika yang berlaku.

Sasaran tugas penyidik ​​narkotika, adalah fokus memberantas peredaran gelap narkotika, dengan menangkapi pengedar atau pemasok narkotika.

Jika penyalah guna dan orang tua penyalah yang tidak bersedia melaporkan diri untuk mendapatkan perawatan sesuai UU, maka penyidik ​​baru melakukan penangkap untuk selanjutnya disimpan ke lembaga rehabilitasi,

Penempatan rehabilitasi lembaga rehabilitasi ini dalam rangka perawatan, bukan dalam rangka penahanan tetapi masa menjalani rehabilitasi dilembaga rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa tinggal.

Artinya perlakuan selama dilembaga rehabilitasi, tidak sama dengan perlakuan selama ditahanan.

Dilembaga rehabilitasi, penyalah guna tidak akan melaporkan diri dengan alasan menghilangkan barang dan perbuatannya karena penyalah guna sudah mendapatkan perawatan.

Penyalah guna sebagai orang sakit ketergantungan narkotika selama perawatan melalui proses rehabilitasi akan ditunggu dan diawasi oleh keluarganya.

Kalau menunjukkan justru justru justru penyalah yang melaporkan bahwa perbuatannya seperti selama ini terjadi.

Itulah tugas penyidik ​​sesuai konstruksi UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dibuat oleh pemerintah dan DPR bersumber dari konvensi, dengan mengintegrasikan pendekatan hukum pidana dan pendekan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Penulis adalah dosen, mantan Ka BNN dan mantan Kabareskrim.


“Saya mengamini apa yang disampaikan Wakapolri Komjend Pol Gatot untuk mengurangi hasrat penyidik ​​dalam menangkap penyalah guna dan mengamini hasil penelitian Justin B Shapiro serta menyarankan petunjuk teknis penyidikan tindak pidana narkotika, yang sesuai dengan tujuan UU narkotika yang dikelola dengan tepat.” – Anang Iskandar.





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Jarang diketahui orang, inilah 4 manfaat ketan hitam

Sel Jan 12 , 2021
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Siapa yang suka mengonsumsi ketan hitam? Ternyata, jenis salah satu jenis gandum utuh itu mengandung banyak manfaat, lo. Manfaat ketan hitam berasal dari kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, seperti karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Mengutip dari Live Strong (livestrong.com), Anda bisa mendapar 150 kalori, 1.5 g lemak, 33 g karbohidrat, dan 4 g protein dalam ¼ gelas ketan hitam. Tak berhenti sampai di situ, ketan hitam juga […]