TikTok Minta Hakim Blokir Larangan AS



TikTok, Rabu (23/9), meminta hakim di Amerika Serikat agar memblokir perintah yang mengharuskan Apple Inc dan perusahaan induk Google, Alphabet Inc, menghapus pengunduhan baru aplikasi berbagi video pendek itu mulai Minggu (27/9).

Pemerintahan Trump memerintahkan penghapusan itu.

Seorang hakim federal di San Francisco, Sabtu (19/9), mengeluarkan perintah pendahuluan serupa dari Departemen Perdagangan agar tidak mulai berlaku Minggu (27/9) terhadap aplikasi WeChat dari Tencent Holdings.

Pejabat-pejabat Amerika telah menyatakan keprihatinan serius bahwa data pribadi sampai sebanyak 100 juta orang Amerika pengguna aplikasi itu telah diteruskan ke pemerintah Partai Komunis Cina.

Pada Sabtu (19/9), Departemen Perdagangan mengumumkan penundaan satu minggu perintah terhadap TikTok, dengan alasan “perkembangan positif baru-baru ini” dalam pembicaraan mengenai nasib operasi aplikasi itu di Amerika.

TikTok mengatakan pembatasan itu “tidak murni dimotivasi oleh keprihatinan akan keamanan nasional, melainkan oleh pertimbangan politik terkait pemilu yang akan datang.” Menurut TikTok, jika perintah itu tidak diblokir, “ratusan juta orang Amerika yang belum mengunduh TikTok tidak akan bisa mengakses komunitas online besar dan beragam itu – enam minggu sebelum pemilu nasional.”

Pemilik TikTok, perusahaan Cina ByteDance, mengatakan pada Senin (21/9) bahwa mereka akan memiliki 80 persen saham TikTok Global, perusahaan Amerika yang baru dibentuk, yang akan memiliki sebagian besar operasi aplikasi itu di seluruh dunia. ByteDance menambahkan TikTok Global akan menjadi anak perusahaannya.

Oracle Corp dan Walmart Inc setuju membeli saham TikTok Global masing-masing 12,5 persen dan 7,5 persen. Senin (21/9), Oracle mengatakan kepemilikan ByteDance atas TikTok akan disebar ke investor ByteDance, dan bahwa perusahaan yang berbasis di Beijing itu tidak akan memiliki saham di TikTok Global.

Sabtu (19/9), ByteDance, Walmart dan Oracle mengatakan mereka mencapai kesepakatan yang akan memungkinkan TikTok untuk terus beroperasi di Amerika setelah Presiden Trump menyetujui kesepakatan tersebut. Trump menandatangani perintah eksekutif pada 14 Agustus, memberi ByteDance 90 hari untuk melepaskan kepemilikan TikTok. [ka/pp]



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Departemen Kehakiman AS Usul Perubahan pada Kekebalan Platform Internet

Kam Sep 24 , 2020
Presiden Donald Trump, Rabu 23/9), bertemu sembilan jaksa agung negara bagian yang dikuasai Partai Republik untuk membahas nasib kekebalan hukum bagi perusahaan internet. Pertemuan itu dilakukan setelah Departemen Kehakiman meluncurkan usul legislatif yang bertujuan mereformasi undang-undang yang sama. Trump bertemu jaksa agung dari Arizona, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, South Carolina, Texas, Utah dan West Virginia. Menurut dua sumber yang mengetahui masalah itu, pada Rabu (23/9), Departemen Kehakiman melakukan pembicaraan melalui […]