Tidak Ada Bukti Kecurangan dalam Pilpres 3 Novemb



Jaksa Agung Amerika William Barr, Selasa (1/12), mengatakan Departemen Kehakiman tidak menemukan bukti telah terjadinya kecurangan yang meluas, yang dapat mengubah hasil pemilu presiden. Ini merupakan kemunduran terbaru terhadap upaya Presiden Donald Trump untuk membatalkan hasil pemilu presiden 3 November lalu.

Barr adalah sekutu setia Trump yang menjelang pemilu presiden telah mengeluarkan peringatan tentang kemungkinan terjadinya kecurangan pemilih. Dalam wawancara dengan Associated Press, Barr mengatakan tim pengacara dan agen-agen FBI telah memeriksa keluhan-keluhan tentang kecurangan, tetapi tidak menemukan bukti yang dapat mengubah hasil pemilu presiden itu.

“Hingga saat ini, kami tidak melihat adanya kecurangan dalam skala yang bisa menimbulkan hasil berbeda pada pemilu presiden itu,” ujar Barr.

Pernyataan Barr itu mengesahkan apa yang dikatakan pejabat pemilihan negara bagian dan gubernur di seluruh Amerika selama beberapa minggu ini, yang sangat bertentangan dengan klaim tidak berdasar yang disampaikan Trump. Presiden AS itu mengklaim bahwa pemilu presiden telah dicurangi untuk mendukung mantan wakil presiden Joe Biden.

Saat tim kampanye dan para pendukung Trump mengajukan gugatan hukum terhadap hasil pemilu di beberapa negara bagian utama, antara lain di Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania, Michigan dan Wisconsin, Trump mengecam Departemen Kehakiman karena gagal menyelidiki tuduhann yang disampaikannya.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu (29/11), Trump mengatakan Departemen Kehakiman “tidak menjalankan tugasnya.”

“Anda mungkin menilai jika berada di FBI atau Departemen Kehakiman, ini hal terbesar yang akan diselidiki,” ujar Trump, “di mana mereka? Saya tidak melihat apapun!”

Trump belum menunjukkan reaksi terhadap pernyataan Barr itu. Namun, dalam sebuah pernyataan, pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, dan penasehat hukum senior tim kampanyenya, Jenna Ellis, mengatakan “tidak ada kesamaan dalam penyelidikan Departemen Kehakiman tentang kecurangan pemilu.”

Juru bicara Departemen Kehakiman tidak memberi tanggapan terhadap kritik tim kampanye Trump itu.

Hingga baru-baru ini, Barr dan Trump telah menjadi sekutu dekat. Barr menjadi pakar strategi yang membuat para pengecam menjulukinya sebagai “pengacara pribadi” Trump. Keduanya berulang kali menyampaikan tentangan terhadap pemungutan suara melalui surat atau pos. Mereka beralasan metode itu rentan kecurangan.

Pada 9 November lalu, menyimpang dari kebijakan yang sudah ada sejak lama, Barr mengatakan kepada tim jaksa federal bahwa mereka dapat menyelidiki “tuduhan-tuduhan khusus” kecurangan pemilu sebelum hasilnya disahkan. Perintah yang belum pernah ada sebelumnya itu mendorong jaksa kriminal terkemuka di Departemen Kehakiman mundur dari jabatannya.

Namun, tidak ada bukti kecurangan yang ditemukan. Dalam wawancara dengan Associated Press, Barr menolak klaim yang diajukan mantan pengacara tim kampanye Trump, Sidney Powell dan lainnya bahwa sistem pemilu telah dicurangi dan entah bagaimana mengubah jutaan suara dari Biden ke Trump.

“Ada satu pernyataan yang merupakan penipuan sistemik, dan itu akan menjadi klaim bahwa mesin-mesin pada dasarnya diprogram untuk mengubah hasil pemilu,” ujar Barr.

“Dan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman telah memeriksanya, dan sejauh ini kami belum melihat apa pun untuk mendukungnya.”

Sylvia Albert, Direktur Urusan Pemungutan Suara dan Pemilu di Common Sense, sebuah kelompok pemerhati pemilu, mengatakan pernyataan Barr bahwa Departemen Kehakiman tidak menemukan bukti substantif kecurangan pemilu presiden dapat membuatnya menjadi sasaran Trump.

Trump pada minggu lalu memecat Direktur Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Chris Krebs setelah Krebs mengatakan bahwa pemilu presiden 3 November adalah yang paling aman dalam sejarah Amerika.

“Presiden tampaknya memecat siapa pun yang menyampaikan fakta yang tidak disetujuinya,” ujar Albert.

Dalam kajian tentang pemilu presiden 3 November, Common Sense mengatakan pihaknya telah menemukan masalah-masalah yang umumnya terjadi pada hari pemilu seperti tidak berfungsinya mesin dan antrean yang panjang, tetapi tidak ada bukti telah terjadinya kecurangan. [em/ft]



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

PREDIKSI NTT 'FUTURE DISRUPTED' di tahun 2021: Transformasi Digital Sudah Menjadi Keharusan bagi Setiap Bisnis - MAJALAH EKSEKUTIF

Rab Des 2 , 2020
Pandemi COVID-19 ternyata tidak berdampak negatif bagi semua bidang kehidupan. Namun ternyata berdampak positif bagi perkembangan teknologi. Pasalnya dengan adanya Pandemi Covid-19 justru menjadi akselerator bagi proses transformasi digital, khususnya bagi bisnis dunia. Hal itu terungkap dalam acara pemaparan prediksi tren teknologi NTT ‘Future Terganggu: 2021’, yang telah dipaparkan oleh Hendra Lesmana, Hendera Lesmana, CEO NTT Ltd. untuk Indonesia, dalam acara Small Media Gathering NTT Future Disrupted 2021, Selasa (1/12/2020). […]