Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Digelar



Sidang perdana praperadilan Rizieq Shihab terkait kerumunan massa di Petamburan, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/1).

Imam besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut sebagai pemohon meminta kepada majelis hakim membatalkan statusnya sebagai tersangka.

Anggota tim kuasa hukum Rizieq Shihab Muhammad Kamil menjelaskan surat perintah penyidikan terhadap pendiri FPI itu cacat hukum.

“Dua surat perintah penyidikan atas diri pemohon adalah mengandung cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana atau KUHAP, sudah semestinya untuk dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak sah menurut hukum,” kata Muhammad Kamil Pasha.

Menurut Kamil Pasha, surat perintah penetapan Rizieq Shihab sebagai tersangka didasarkan pada dua surat perintah penyidikan yang berbeda nomor dan tanggalnya, yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/4604/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 26 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/4735/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020.

Karena itu, penyidikan yang dilaksanakan oleh polisi dengan menggunakan Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Rizieq Shihab juga meminta ia dikeluarkan dari tahanan dan polisi mengeluarkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Kamil Pasha menekankan pula penetapan Rizieq Shihab sebagai tersangka pada 9 Desember 2020 juga cacat hukum. Sebab polisi tidak memiliki dua alat bukti dan kliennya itu sebelumnya tidak pernah diperiksa sebagai saksi.

Dalam permohonan praperadilan ini, ada tiga termohon, yaitu Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) sebagai Termohon I, Kepala Polda Metro Jaya sebagai Termohon II, dan Kapolri sebagai Termohon III.

Dalam sidang tersebut, hakim menolak permohonan kuasa hukum Rizieq Shihab agar hakim membuat surat perintah untuk menghadirkan kliennya dalam sidang praperadilan.

“Cukup dihadiri oleh kuasa hukum kecuali kalau Anda mau berdamai, monggo (silakan). Jadi karena ini memang supaya segera, apalagi dalam hal ini pemohon dalam tahanan, prosedurnya lagi panjang. Jadi saya kira cukup kuasanya,” ujar hakim.

Di akhir sidang, hakim memutuskan melanjutkan kembali persidangan besok dengan agenda mendengar jawaban termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya. Hakim menyatakan sidan praperadilan itu harus selesai dalam tujuh hari kerja. [fw/ab]



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Vaksinasi Upaya Perlindungan Bagi Tenaga Kesehatan - Berita Terkini

Sen Jan 4 , 2021
Foto: Kris – Biro Pers Sekretariat Presiden JAKARTA – Pemerintah menutup tahun 2020 dengan mendatangkan 3 juta vaksin COVID-19. Juru Bicara Pemerintah dr Reisa Brotoasmoro menyatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan diprioritaskan bagi 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas pelayan publik. World Health Organization (WHO) pun menyatakan bahwa perlindungan kepada tenaga kesehatan adalah wajib dan harus dilakukan oleh seluruh negara di dunia.  Hal ini sangat beralasan mengingat sudah ada […]