Selandia Baru Lakukan Referendum untuk Legalkan Ganja dan Eutanasia


Warga Selandia Baru bersiap untuk memutuskan dua masalah sosial penting pada pemilu hari Sabtu (17/10, yaitu apakah akan melegalkan ganja dan eutanasia.

Associated Press melapokan bahwa suara “ya” pada kedua referendum tersebut dapat dikatakan akan membuat negara berpenduduk lima juta itu menjadi salah satu negara yang lebih liberal di dunia. Jajak pendapat menunjukkan referendum eutanasia kemungkinan akan lolos, sementara hasil referendum dari masalah ganja masih belum dapat dipastikan.

Eutanasia adalah praktik pencabutan nyawa manusia dengan cara yang tidak sakit, biasanya melalui suntikan.

Kedua referendum itu diadakan bersamaan dengan pemilihan anggota parlemen dan partai politik. Akibatnya, referendum agak dibayangi oleh kampanye politik dan wabah virus corona tahun ini.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern berbicara kepada media dalam konferensi pers di Parlemen di Wellington, 17 Agustus 2020. (Foto: AFP)

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern berbicara kepada media dalam konferensi pers di Parlemen di Wellington, 17 Agustus 2020. (Foto: AFP)

Perdana Menteri Jacinda Ardern yang populer tampaknya akan memenangkan masa jabatan kedua, dengan Partai Buruh liberalnya jauh di depan Partai Nasional konservatif yang dipimpin oleh Judith Collins, menurut hasil jajak pendapat.

Tindakan eutanasia, yang juga memungkinkan bunuh diri dengan bantuannya, akan diterapkan pada orang-orang yang memilki penyakit mematikan dan kemungkinan besar akan meninggal dalam waktu enam bulan, serta menanggung penderitaan yang “tak tertahankan.”

Sejumlah negara yang mengizinkan tindakan eutanasia adalah termasuk Belanda, Luksemburg, Kanada, Belgia, dan Kolombia.

Terkaita masalah ganja, Selandia Baru akan mengizinkan orang membeli mariyuana hingga 14 gram sehari dan menanam dua tanaman ganja. Negara lain yang telah melegalkan ganja untuk rekreasi adalah termasuk Kanada, Afrika Selatan, Uruguay, Georgia, ditambah sejumlah negara bagian AS.

Lara Greaves, dosen politik Selandia Baru di University of Auckland, mengatakan menurutnya referendum ganja ditakdirkan untuk gagal.

Salah satu pendukung vokal referendum mariyuana adalah mantan Perdana Menteri Helen Clark. Sebuah catatan dari yayasannya berpendapat bahwa suku asli Maorii telah menghadapi hukuman yang tidak proporsional dan berlebihan dari sistem hukum ketika tertangkap dengan narkoba.

“Penggunaan ganja adalah kenyataan di Selandia Baru, dan hasil dari pendekatan kebijakan kami saat ini merusak kesehatan kami, memperburuk keadilan sosial, dan mendorong kejahatan,” kata yayasan Clark.

Sejumlah komunitas dan kelompok agama yang telah membentuk kampanye “Say Nope to Dope” (katakan tidak pada obat bius-red) menentang referendum. Mereka mengatakan mariyuana saat ini kuat, membuat ketagihan, dan berbahaya, dan menyimpannya secara ilegal akan menghalangi orang untuk menggunakannya.

Jika referendum eutanasia disetujui, itu akan menjadi undang-undang, sedangkan jika referendum ganja disetujui, itu masih membutuhkan anggota parlemen untuk mengeluarkan undang-undang yang sesuai. Hasil dari kedua referendum akan diumumkan pada 30 Oktober. [ah/au]



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Euisun Chung dilantik jadi Chairman Hyundai Motor Group

Jum Okt 16 , 2020
ILUSTRASI. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) berbincang dengan Chairman of the Group Hyundai Euisun Chung (kanan) Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Anna Suci Perwitasari KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hyundai Motor Group (Grup) mengumumkan bahwa Euisun Chung, Executive Vice Chairman, dilantik menjadi Chairman of the Group. Chairman Mong-Koo Chung dilantik menjadi Honorary Chairman. Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation dan Hyundai Mobis Co. masing-masing telah mengadakan rapat luar biasa hari ini untuk […]