Presiden Minta Penyelenggaraan GPDRR Dipersiapkan dengan Baik


Forum dua tahunan tersebut dibentuk oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) untuk meninjau kemajuan berbagai pengetahuan, mendiskusikan perkembangan, dan tren terbaru dalam penanganan kebencanaan.

Dipublikasikan pada Kamis, 15 Oktober 2020 10:15 WIB

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan dilangsungkan pada tahun 2022 nanti. Arahan tersebut disampaikan saat Presiden memimpin rapat terbatas melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 15 Oktober 2020.

“Penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction yang akan diselenggarakan tahun 2022 perlu kita persiapkan,” kata Presiden dalam pengantarnya.

Forum dua tahunan tersebut dibentuk oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) untuk meninjau kemajuan berbagai pengetahuan, mendiskusikan perkembangan, dan tren terbaru dalam penanganan kebencanaan. Forum tersebut rencananya akan dihadiri oleh 193 negara.

“Jadi memang ini akan menjadi sebuah forum besar dan dihadiri kurang lebih nanti 5 ribu sampai 7 ribu peserta. Oleh sebab itu, ini harus dipersiapkan dengan baik,” imbuhnya.

Selaku tuan rumah, Presiden meyakini bahwa Indonesia telah memiliki banyak pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai konferensi internasional. Dalam forum yang nantinya akan diselenggarakan di Bali tersebut, Presiden meminta agar Indonesia bisa memanfaatkan momentumnya untuk kepentingan nasional hingga untuk promosi pariwisata.

“Pentingnya kita memanfaatkan konferensi berskala dunia ini untuk kepentingan nasional kita sekaligus penegasan peran Indonesia dalam pengurangan risiko bencana di dunia. Tentu saja jangan sampai lupa bahwa kehadiran 190-an negara tadi dapat kita gunakan untuk momentum mempromosikan pariwisata Indonesia,” tandasnya.

(BPMI Setpres)



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Vietnam Makin Berusaha Batasi Pers

Kam Okt 15 , 2020
Jurnalis dan pengguna media sosial di Vietnam menghadapi hambatan baru untuk melakukan pelaporan independen. Pemerintah menerbitkan sebuah dekrit yang memberlakukan sanksi berat kalau pers berbagi informasi yang dianggap merugikan. Pengamat dan aktivis hak-hak menilai dekrit itu sebagai bagian dari usaha Hanoi untuk memperketat kendali atas media berita. Dekrit itu akan mulai berlaku pada 1 Desember. Sejak Januari, Vietnam telah melakukan berbagai tindakan yang merugikan pers di negara itu. Vietnam menangkap […]