Pemerintah Berusaha Sensor Liputan Demo di Thailand 



Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan, Senin (19/10), tidak ada rencana memperluas pemberlakuan kebijakan keadaan darurat di luar ibu kota, walaupun aksi protes yang menuntut pengunduran dirinya menyebar ke berbagai penjuru negara itu. Meski demikian, polisi mengindikasikan bahwa mereka berusaha menyensor pemberitaan-pemberitaan mengenai demonstrasi.

Pemerintah Prayuth Chan-ocha telah mengeluarkan dekrit yang melarang berkumpul di tempat umum lebih dari empat orang, melarang pemberitaan yang dianggap mempengaruhi keamanan nasional, dan memberi polisi kewenangan yang lebih luas untuk menahan orang.

Namun, dekrit itu diabaikan. Massa demonstran, umumnya orang muda, masih berkerumun di berbagai penjuru Bangkok untuk menyampaikan tuntutan mereka, yang mencakup perubahan konstitusi dan reformasi kerajaan. Pada Minggu (18/10), demonstrasi menyebar ke sedikitnya 12 provinsi di luar Bangkok.

Prayuth mengatakan kepada wartawan, kebijakan keadaan darurat hanya berlaku di Bangkok saat ini. “Saya ingin meminta mereka untuk tidak menghancurkan properti milik pemerintah dan pribadi, serta mengotak-atik kerajaan,” kata Prayuth mengenai para demonstran.

Polisi mengatakan, Senin (19/10), mereka akan menggunakan semua kewenangan untuk mengendalikan demonstrasi, termasuk menyensor pemberitaan mengenai aksi protes. Wakil Juru Bicara Kepolisian Kissana Phataracharoen mengkonfirmasi bahwa polisi telah menyampaikan permohonan ke lembaga-lembaga pengawas informasi untuk mengambil tindakan terhadap media yang dianggap menyelewengkan informasi yang dapat menimbulkan kerusuhan dan kebingungan dalam masyarakat.

Berdasarkan undang-undang yang saat ini berlaku, Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional dan Kementerian Ekonomi Digital dan Kemasyarakatan memiliki wewenang untuk melarang penyiaran dan memblokir konten internet. [ab/ka]



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Buruh Perempuan Sepakat Menolak UU Cipta Kerja

Sen Okt 19 , 2020
VOA —  Buruh perempuan di Indonesia mendominasi hampir 80 persen tenaga kerja sektor padat karya seperti pabrik. Berbanding terbalik dengan sektor padat modal, seperti perkantoran yang pekerjanya didominasi laki-laki. Namun, buruh perempuan di dua sektor ini diyakini akan menerima dampak buruk yang sama dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sumiyati dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meyakini, buruh perempuan terdampak lebih buruk karena budaya yang melingkupi proses penyusunan undang-undang itu. “Memang mayoritas […]