OPM Tolak Klaim Benny Wenda Soal Pembentukan Pemerintah Sementara di Papua


Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), Sebby Sambom menegaskan bahwa pihaknya tak mengakui klaim Wenda terkait pembentukan ‘Pemerintah Sementara Papua Barat’. TPNPB-OPM tak bisa mengakui klaim tersebut lantaran Benny Wenda merupakan warga negara asing.

“Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi. Dia adalah warga negara Inggris. Menurut hukum international bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Papua Barat,” kata Sebby kepada VOA melalui keterangan tertulisnya, Rabu (2/12).

Bukan hanya itu, TPNPB-OPM juga menyatakan bahwa keterangan yang dilontarkan Benny Wenda tak bisa diterima dengan akal sehat manusia. Kata Sebby, klaim itu dinilai tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk merdeka penuh dari Indonesia.

“Mulai ini kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda karena jelas-jelas dia merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua. Diketahui bahwa dia bekerja untuk kepentingan kapitalis asing,” jelasnya.

Sementara, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani sekaligus Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan klaim Benny Wenda tersebut tak memiliki dasar.

Pakar hukum internasional UI, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana (Foto: Courtesy).

“Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara. Harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan. Aneh bila yang dideklarasikan adalah Pemerintah Sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,” katanya dalam keterangan tertulis.

Lanjut Hikmahanto, pemerintah sebaiknya mengabaikan berbagai manuver yang dilakukan Benny Wenda tersebut.

“Bila perlu Polri melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar,” ujarnya.

Hingga laporan ini disusun pemerintah tidak memberikan tanggapan apapun terhadap pernyataan Benny Wenda ataupun reaksi TPNPB-OPM. Sikap pemerintah Indonesia sangat jelas yaitu melindungi warga dan wilayah Papua, yang merupakan bagian dari NKRI. [aa/em]



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Sudhamek AWS Bersaksi di Full Gospel Business Men's Fellowship International - MAJALAH EKSEKUTIF

Rab Des 2 , 2020
EKSEKUTIF.com – Usai peluncuran buku Bisnis Berbasis Mindfulness: Berbisnis dengan Hati. Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) ini langsung “bersaksi” di Full Gospel Business Men’s Fellowship International. FGBMFI ini adalah sebuah perkumpulan para pengusaha dan profesional yang percaya bahwa Alkitab, mulai dari Kitab Kejadian sampai dengan Wahyu adalah Firman Tuhan yang hidup. “Doa adalah cara kita berkomunikas dengan sang pencipta. Tahun depan demikian banyak permintaan berbagi semacam ini. Karena semua […]