KontraS Kembali Kritisi Kekerasan Aparat terhadap Demonstran UU Cipta Kerja


Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya menyesalkan terjadinya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, terhadap peserta aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Surabaya, pada 8 Oktober lalu.

Koordinator KontraS Surabaya, Rahmat Faisal, mengatakan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang lewat sejumlah kekerasan, penangkapan, teror, dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa yang berunjuk rasa. Polisi menangkap lebih dari 600 orang untuk dimintai keterangan, meskipun akhirnya dibebaskan kembali. Empat belas orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana sebelas di antaranya pelajar.

Fatkhul Khoir dari KontraS Surabaya menunjukkan daftar pengunjuk rasa RUU Cipta Kerja yang diamankan polisi, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 15 Oktober 2020. (Foto: Petrus Riski/VOA)

Fatkhul Khoir dari KontraS Surabaya menunjukkan daftar pengunjuk rasa RUU Cipta Kerja yang diamankan polisi, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 15 Oktober 2020. (Foto: Petrus Riski/VOA)

Rahmat mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pendampingan terhadap tiga tersangka anak yang menyerahkan kuasa hukumnya kepada KontraS.

“KontraS sedang mengusahakan soal diversi. Mengusahakan soal pembebasan tersangka anak, mengingat mereka harus bersekolah dan mereka masih mengalami trauma, mengalami luka-luka akibat pemukulan saat penangkapan,” kata Rahmat Faisal.

Tak hanya para pengunjuk rasa, wartawan yang sedang meliput juga sempat menjadi korban kekerasan aparat. Sedikitnya ada tujuh laporan upaya perampasan alat dan penghapusan dokumen, serta intimidasi yang dialami jurnalis.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Miftah Faridl, mengatakan kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis ini, tampak dilakukan secara sadar atau sengaja, terstruktur, masif, dan dilakukan berulang. Pasalnya, polisi tahu persis identitas mereka.

Salah satu jurnalis menggunakan jaket pers yang ditahan di Polda Metro Jaya saat meliput aksi tolak UU Cipta Kerja di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020. (Foto:Merahputihdotcom)

Salah satu jurnalis menggunakan jaket pers yang ditahan di Polda Metro Jaya saat meliput aksi tolak UU Cipta Kerja di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020. (Foto:Merahputihdotcom)

Menurut Miftah, kekerasan terhadap wartawan yang meliput demo terjadi karena para jurnalis merekam banyak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap para pedemo.

“Mereka berusaha menghilangkan barang bukti itu,” ujar Miftah.

“Kenapa ini terus berulang, ini pertanyaan yang cukup sederhana sebenarnya untuk dijawab, karena adanya praktik impunitas, karena adanya praktik pengampunan, atau adanya praktik pengabaian yang dilakukan oleh negara, terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis,” tukas Miftah Faridl.

AJI Surabaya mendesak Dewan Pers ikut bertanggung jawab atas pembiaran dan terus berlangsungnya aksi kekerasan terhadap jurnalis. Dewan Pers diminta bersikap tegas dengan melayangkan protes terhadap Kepolisian maupun Presiden. Selain itu, AJI Surabaya juga membuat surat terbuka kepada publik, agar siapa saja termasuk polisi rajin belajar dan membaca, sehingga memahami tugas dan fungsi pers yang dilindungi oleh aturan hukum.

Sementara pengajar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratraman, menyebut berulangnya kekerasan oleh polisi dalam menangani aksi unjuk rasa, memperlihatkan ketidakprofesionalan polisi dalam menjalankan tugasnya. Padahal aksi unjuk rasa sebagai bentuk dari kebebasan berekspresi di negara demokrasi ini dilindungi oleh undang-undang.

Herlambang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan konstitusi, yang semakin banyak dilanggar oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Pembiaran yang dilakukan, akan semakin menguatkan lahirnya otoritarianisme baru di Indonesia.

“Sekarang kalau pemimpin negara, Presiden bicara, kemudian itu tidak diikuti, maka sebenarnya kita sedang masuk fase barbarianism politic, politik barbar yang tidak pernah jelas ujungnya,” ujar Herlambang.

“Jadi, saya khawatir kalau ucapan atau komitmen politik dari Presiden itu, satu, tidak keluar, dua, kalau misalnya keluar tidak diikuti, maka sebenarnya kita sudah dalam fase menguatnya otoritarianisme di tanah air,” imbuhnya. [pr/em/ft]



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Calon Wapres Kamala Harris Tangguhkan Kampanye setelah Stafnya Positif Covid-19

Jum Okt 16 , 2020
Kandidat wakil presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris telah menangguhkan kampanye hingga Senin mendatang setelah dua orang yang terkait dengan kampanyenya dinyatakan positif COVID-19, menurut pengumuman kampanye kepresidenan Joe Biden hari Kamis. Kampanye tersebut mengatakan Biden tidak terpapar virus corona, meskipun dia dan pasangannya berkampanye bersama pada 8 Oktober di negara bagian Arizona. Biden dan Harris telah dites negatif untuk COVID-19 beberapa kali sejak itu, kata kampanye tersebut. Direktur komunikasi […]