60 Akademisi Tolak Tuduhan Departemen Kehakiman AS terhadap Profesor Harvard



Empat puluh akademisi telah menandatangani surat untuk mendukung seorang profesor Universitas Harvard yang dituntut oleh pemerintah AS atas tuduhan dia berbohong tentang hubungannya dengan pemerintah China.

Tujuh pemenang Hadiah Nobel termasuk di antara puluhan ilmuwan yang mempertanyakan mengapa Universitas Harvard tidak membela Charles Lieber dari tuduhan tersebut.

“Profesor Lieber adalah salah seorang ilmuwan hebat pada generasinya,” bunyi surat itu.

“Demi untuk memerangi spionase ekonomi, Departemen Kehakiman semakin mengawasi anggota komunitas akademis. Beberapa penyelidikannya mencerminkan kesalahpahaman mendasar tentang sains modern, di mana praktik sumber terbuka membuat penemuan tersedia untuk semua.”

Lieber, mantan ketua departemen kimia dan biologi kimia di Harvard, dan dianggap sebagai pelopor dalam nanoteknologi, dituduh pada Januari 2020 dan didakwa pada Juli lalu karena diduga berbohong tentang pendanaan penelitiannya ketika dia berpartisipasi dalam Program Seribu Bakat di China, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ) tahun lalu.

Dia dituduh berbohong kepada pihak berwenang federal pada 2018 dan 2019 tentang keterlibatannya dalam program tersebut, rencana rekrutmen yang dirancang untuk menarik ilmuwan tingkat tinggi untuk memajukan industri teknologi China, dan afiliasinya dengan Universitas Teknologi Wuhan (WUT).

“Berdasarkan ketentuan kontrak tiga tahun Lieber, WUT diduga membayar Lieber gaji hingga $ 50.000 per bulan, biaya hidup hingga 1 juta Yuan China (sekitar $ 158.000 pada saat itu) dan memberinya lebih dari $ 1,5 juta untuk mendirikan laboratorium penelitian di WUT,” kata DOJ dalam siaran persnya.

Lieber menghadapi hukuman lima tahun penjara, tiga tahun bebas dengan engawasan dan denda $ 250.000.

Lieber telah mengajukan gugatan terhadap Universitas Harvard, dan mengatakan lembaga itu harus membayar biaya hukumnya. Universitas berpendapat tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut. [lt/jm]



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Jokowi Duga Ada Praktik Perdagangan Digital yang Matikan UMKM RI

Jum Mar 5 , 2021
JAKARTA (VOA) —  Presiden Joko Widodo menduga masih ada praktik dalam perdagangan digital yang tidak adil terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Presiden tidak menjelaskan lebih jauh apa yang disebutnya dengan praktik digital yang tidak adil, tetapi ia mengimbau Kementerian Perdagangan untuk senantiasa mengawasi praktik perdagangan di lapangan. “Baru minggu kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang nggak bener ini di perdagangan digital kita, membunuh […]