4 ciri lowongan kerja palsu yang perlu Anda waspadai, waspada!


KONTAN.CO.ID – Banyaknya orang mencari kerja sering kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada banyak lowongan kerja palsu yang sudah memakan banyak korban. 

Rata-rata lowongan kerja abal-abal tersebut meminta sejumlah uang sebagai biaya ganti perjalanan pelamar kerja.  

Maraknya, informasi lowongan kerja palsu tentu membuat pencari kerja was-was. Di saat mereka benar-benar membutuhkan pekerjaan, malah tertipu dengan berita hoaks.

Karena itu, penting untuk tahu mana lowongan kerja yang palsu dan asli. Cara mengenalinya cukup mudah, yang penting adalah teliti dan cross check segala informasi yang didapat. 

Baca Juga: Lowongan kerja United Tractors Januari 2021, ada 7 posisi dibuka

Bagaimana cara mengenali lowongan kerja palsu? Simak ciri-ciri lowongan kerja palsu di bawah ini yang perlu Anda ketahui. 

  • Perhatikan e-mail perusahaan

Setiap perusahaan biasanya domain perusahaannya. Karyawan yang bertugas merekrut karyawan baru sering kali menggunakan e-mail resmi dengan domain nama perusahaan, misalnya nicolas@namaperusahaan.com. 

Jika Anda mendapatkan lowongan kerja dengan e-mail dengan domain umum, Anda harus waspada. Pastikan kembali lowongan kerja dengan mengunjungi situs resmi perusahaan. 

Cek pada mesin pencarian seperti Google untuk mengecek alamat resmi perusahaan. Cek juga media sosial yang dimiliki perusahaan. 

Beberapa media sosial perusahaan besar atau kementerian sudah terverifikasi dengan tanda centang biru. 

Baca Juga: 7 Skill yang harus dikuasai jika ingin cepat dapat kerja



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Profesionalisme Jaksa Dalam Menuntut Penyalahguna

Sel Jan 5 , 2021
MATRANEWS.id — Oleh  Komjend Pol (P) Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH. 45 tahun yang lalu sejak Indonesia mengadobsi dan meratifikasi konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang merubahnya menjadi UU no 8 tahun 1976 dan memberlakukan UU no 9 tahun 1976 tentang narkotika. Sejatinya pengadilan sudah harus memberlakukan restoratif justice dalam menyelesaikan permasalah pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika. Bahkan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang  […]